Regulasi

Peraturan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Terkait PPID BKKBN Perwakilan Provinsi Papua

1. Peraturan Kepala BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN;
2. Keputusan Kepala BKKBN No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik BKKBN;
3. Peraturan Kepala BKKBN No. 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN;
4. Keputusan Kepala No. 70/KEP/D2/2012 tentang Informasi yang dikecualikan di BKKBN;
5. Instruksi Kepala BKKBN No. 167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan Pejabat PPID Perwakilan Provinsi;
6. Peraturan Kepala BKKBN No. 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kepala BKKBN No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BKKBN;
8. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN;
9. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi BKKBN;
10. Penetapan Pejabat PPID BKKBN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023;
11. Penetapan Pejabat PPID BKKBN tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang Wajib Dibuka Tahun 2023;
12. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
13. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi;
14. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
15. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP;
16. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
17. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
18. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
19. Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua No. 2481/AK.03/J5/2020;